Akreditasi Perpustakaan Umum Minim, Perpusnas Mutakhirkan Instrumen

Yoga W.

01 Desember 2025 12:32 WIB

Dibaca 107 kali

Berita

akarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menekankan pentingnya percepatan akreditasi perpustakaan umum di seluruh Indonesia. Berdasarkan data, hingga Agustus 2025 baru 5,44% perpustakaan umum yang telah terakreditasi.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Adin Bondar dalam sambutannya menjelaskan bahwa kualitas perpustakaan harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) agar mampu mendorong peningkatan minat baca dan literasi masyarakat. “Kita memerlukan perpustakaan dengan kualitas sesuai SNP, agar mampu meningkatkan literasi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam kegiatan Re-akreditasi Perpustakaan Umum Sintong Bingei, Kota Pematangsiantar, yang digelar secara daring pada Jumat (28/11/2025).

Berdasarkan data Perpusnas, dari 54.344 perpustakaan umum, baru 2.961 yang telah terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan percepatan akreditasi di daerah. Akreditasi menjadi bentuk pengakuan formal dari Perpusnas bahwa perpustakaan telah memenuhi standar penyelenggaraan dan pengelolaan yang baik.

Karena itulah, dirinya mendorong percepatan akreditasi melalui pemutakhiran instrumen penilaian yang kini berbasis kinerja (performance-based). Pendekatan ini menekankan manfaat nyata bagi pemustaka. Instrumen baru tersebut telah disosialisasikan di 14 daerah sebagai lokus penerapan.

Ia mengatakan, perpustakaan umum daerah memiliki peran penting sebagai lembaga pemerintah daerah yang hadir di tingkat provinsi hingga desa. “Selain menumbuhkan budaya membaca dan menulis, perpustakaan daerah juga berfungsi melestarikan koleksi lokal sebagai identitas dan kebanggaan daerah,” terangnya. “Diharapkan semakin banyak perpustakaan yang siap melaksanakan akreditasi dengan lebih profesional dan berorientasi pada mutu layanan,” tambahnya.

Untuk mendukung peningkatan jumlah perpustakaan terakreditasi, Perpusnas terus melakukan berbagai upaya, seperti penyempurnaan standar, penyusunan pedoman, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, hingga dukungan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.

Adin berharap proses assessment akreditasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan capaian terbaik. “Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum bersama untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, sehingga berdampak pada kemajuan pendidikan, literasi, dan budaya baca di Indonesia,” tutupnya.

Reporter: Sonia Adelina

Editor: Dyah R. Sugiyanto

Dokumentasi: Aji Anwar