Disarpus Kebumen Perkuat Tata Kelola Pemusnahan Arsip yang Transparan dan Akuntabel
Disarpus Kebumen Perkuat Tata Kelola Pemusnahan Arsip yang Transparan dan Akuntabel
Kebumen – Pengelolaan arsip tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, tetapi juga mencakup proses penyusutan melalui pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna sesuai ketentuan. Untuk memastikan proses tersebut berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemusnahan Arsip pada Selasa (3/11/2026), bertempat di Aula Disarpus Kabupaten Kebumen.
Kegiatan ini dihadiri oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Kebumen, Firdaus Adhari, S.E., Pengelola Bantuan Hukum, Muhdi, S.A.P., serta jajaran Bidang Kearsipan Disarpus Kabupaten Kebumen. Rapat dibuka oleh Kepala Disarpus Kabupaten Kebumen, Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si.
Dalam pembahasan, rapat menyoroti sejumlah aspek penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemusnahan arsip. Di antaranya evaluasi pemilihan penyedia jasa pemusnahan agar tidak bergantung pada satu penyedia, serta mekanisme pengelolaan penerimaan dari hasil pemusnahan arsip.
Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai status material sisa pemusnahan dalam kaitannya dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk mekanisme penyetoran hasil pemusnahan sebagai penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Aspek kepatuhan terhadap prosedur juga menjadi perhatian utama. Pemusnahan arsip harus diawali dengan memastikan masa retensi telah berakhir berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), dilanjutkan dengan penilaian dan persetujuan pemusnahan. Proses pemusnahan pun harus dilakukan secara menyeluruh sehingga fisik maupun informasi arsip tidak dapat dikenali atau direkonstruksi kembali.
Melalui koordinasi dan evaluasi ini, Disarpus Kabupaten Kebumen berupaya memperkuat tata kelola kearsipan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan arsip yang sesuai prosedur diharapkan turut mendukung tertib administrasi pemerintahan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan demikian, pemusnahan arsip bukan sekadar mengurangi tumpukan dokumen, melainkan bagian penting dari pengelolaan arsip yang bertanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan.
