Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Peta Proses Bisnis

Yoga W.

26 Juni 2026 13:22 WIB

Dibaca 7 kali

Berita

Kebumen - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Peta Proses Bisnis di Aula Disarpus pada hari Jumat. 26 Juni 2026.

Proses bisnis pemerintah daerah adalah serangkaian alur kerja terstruktur yang disusun untuk mencapai visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD/RPD. Pemetaan proses ini menjadi dasar penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan berbasis SPBE, serta efisiensi anggaran di lingkungan instansi pemerintahan.

Proses bisnis pemerintah daerah adalah serangkaian alur kerja terstruktur yang disusun untuk mencapai visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD/RPD. Pemetaan proses ini menjadi dasar penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan berbasis SPBE, serta efisiensi anggaran di lingkungan instansi pemerintahan. 

Penyusunan dan implementasi peta proses bisnis di lingkungan pemerintah daerah berpedoman pada PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018. Berikut adalah kerangka kerja dan tujuan dari proses bisnis pemerintah daerah terkini:  

• Penyelarasan Strategis: Peta proses bisnis tingkat daerah harus selaras dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah.  
• Domain SPBE: Proses bisnis menjadi salah satu dari 6 domain utama dalam kerangka Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Perpres Nomor 132 Tahun 2022. 
• Hierarki Pemetaan: Proses bisnis diturunkan menjadi 3 tingkatan utama:
  1. Proses Utama (Core Process): Layanan inti kepada masyarakat.
  2. Proses Manajemen (Management Process): Perencanaan dan evaluasi daerah.
  3. Proses Pendukung (Supporting Process): Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan aset daerah.  
• Pedoman SOP: Peta proses bisnis menjadi acuan dasar bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan tugas. 

Penyusunan proses bisnis berfungsi menghindari tumpang tindih fungsi (lintas instansi), memangkas rantai birokrasi, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan secara keseluruhan